kumpulan artikel sejarah andra

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Thailand adalah salah satu negara yang termasuk pelopor berdirinya organisasi ASEAN di Asia Tenggara. Pada masa Perang Dunia II sendiri Thailand adalah satu - satunya negara yang tidak pernah di jajah, hal ini di karenakan negara Thailand saat itu hanya di jadikan Base Camp atau markas oleh tentara sekutu di Asia Tenggara. Hal inilah yang membuat negara Thiland saat itu menjadi suatu negara yang paling stabil kehidupan pemerintahannya di wilayah Asia Tenggara di bandingkan dengan negara – negara Asia Tenggara lainnya, yang sedang bergejolak untuk merebut kemerdekaan.

Namun dengan kondisi stabilnya Pemerintahan di Thailand saat itu bukanlah sebuah jaminan akan terus stabilnya kondisi Pemerintahan di Thailand sampai dengan sekarang. Memang benar negara Thailand adalah negara yang tidak pernah di jajah tetapi justru mereka menghadapi banyak persoalan yang muncul dari dalam negaranya sendiri. Salah satu peristiwa adalah“Kudeta Perdana Menteri Thailand terpilih Thaksin Shinawatra”yang di tuduh dan menjadi tersangka dalam kasus korupsi penjualan asset negara kepada perusahaan Singapura yaitu : Temasek dan Shin Corp. Kudeta ini merupakan kudeta pertama di Thailand selama 15 tahun terakhir, yang terjadi setelah adanya suatu krisis politik yang panjang yang melibatkan Thaksin shinawatra dan lawan – lawan politiknya. Setelah sebelumnya pada tahun 1991 juga pernah terjadi peristiwa kudeta serupa di Thailand yang di pimpin oleh Jendral Shucinda Kraprayoon 1. Untuk itu makalah ini penulis memberi judulnya “ Kudeta Tak Berdarah Terhadap Pemerintahan Perdana Mentri Thaksin Shinawatra di Thailand “.

i.Permasalahan

Negara di wilayah Asia Tenggara adalah negara - negara dunia ke tiga. Hal ini di karenakan negara - negara di wilayah Asia Tenggara merupakan negara - negara yang terbentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II. Negara – negara di wilayah Asia Tenggara masih merupakan kawasan atau wilayah yang sangat bergejolak dalam segala sendi kehidupannya sampai dengan pertengahan tahun 1900an. Namun dari semua negara – negara di wilayah Asia Tenggara yang sedang bergejolak tadi ada salah satu negara yaitu Thailand yang paling stabil sendi kehidupan negaranya di bandingkan negara – negara lainnya di wilayah Asia Tenggara. Hal ini di sebabkan negara Thailand sendiri tidak pernah dijajah oleh bangsa asing namun hanya di duduki atau di gunakan sebagai Base Camp. Bukan berarti tidak pernah di jajah stabilitas negaranya terjamin malahan negara Thailand sendiri sering terjadi pergolakan yang terjadi dalam negerinya sendiri contohnya seperti akhir – akhir ini kudeta dalam rangka menggulingkan Pemerintahan Perdana Mentri Thaksin Shinawatra. Atas dasar itulah permasalahan pokok dalam makalah ini adalah bagaimanakah jalannya kudeta di Thailand tersebut serta bagaimana pula pandangan kudeta tersebut di mata Internasional.

ii.Hipotesis

Thailand termasuk negara di lingkungan ASEAN yang maju ekonominya, membarengi kedewasaan politik rakyatnya, sehingga kudeta sebenarnya tinggal sebagai sejarah, apalagi tentara pun mau disuruh menjauhi politik. Kudeta terakhir terjadi pada 1991.Namun rupanya, kekisruhan politik hari-hari ini membuat tentara gatal tangan. Mereka menilai situasi politik telah “menimbulkan perpecahan” di masyarakat. Thaksin sendiri cukup populer di mata petani dan rakyat kebanyakan. Dia terpilih kembali secara mutlak pada pemilihan umum Februari 2005, Partai Thai Rak Thai pimpinannya menguasai mayoritas kursi di parlemen. Namun, ada kecenderungan Thaksin mulai bersikap tidak demokratis dan otoriter sehingga mulai muncul protes-protes dari pihak oposisi, dimotori oleh Sonthi Boonyaratglin.Penentangan terhadap Thaksin menguat setelah pada Januari 2006 dia menjual seluruh saham mayoritas milik keluarganya di perusahaan raksasa telekomunikasi Shin Corp. kepada Temasek Holding, BUMN milik Singapura, senilai US$ 1,9 miliar. Karena langkahnya ini, Thaksin dituduh tidak nasionalis karena menjual aset bangsa, menggelapkan pajak, dan berbuat curang dalam segala transaksi saham.Sejak saat itu, Bangkok selalu diramaikan aksi demo ribuan orang yang menuntut Thaksin mundur. Akhirnya, pemilu sela digelar pada April lalu, namun diboikot oleh oposisi. Meski Thaksin mengklaim Partai Thai Rak Thai merebut 57 persen suara, namun gagal menguasai kursi di parlemen. Protes tidak juga mereda, sehingga kepada Raja Bhumibol Adulyadej, dia menyatakan akan mundur.

Thaksin memang mundur, tapi hanya tujuh minggu, dan dia kembali menjadi pejabat perdana menteri agar bisa menggelar pemilihan umum lagi. Sejak itu, hubungannya dengan kalangan yang dekat dengan raja maupun istana merenggang. Dia pun tidak bisa efektif memerintah.Banyak yang menganalisis kudeta ini “direstu” Raja Bhumibol Adulyadej. Pandangan itu antara lain didasari kedekatan hubungan antara raja dan Jenderal Sondhi. Raja pun, menurut Sondhi, telah mengekspresikan ketidakpuasan terhadap cara Thaksin memerintah. “Situasi negara membuat Paduka Raja sedih,” kata Sonthi. “Bila ada yang bisa saya dan Angkatan Darat lakukan, saya siap melakukannya karena saya adalah prajurit yang melayani raja,” kata Jenderal Sonthi. Jelas, itu adalah indikasi bahwa bila dibutuhkan militer akan turun tangan, maka dari itu cara satu – satunya untuk menggulingkan pemerintahan Thaksin di Thailand. Berdasarkan peristiwa tersebut maka dari hipotesis yang dapat di kemukakan dalam makalah ini adalah : “ Bahwa bagaimanapun juga seorang pemimpin negara tidak bisa berbuat sewenang – wenang sebab kedaulatan tetaplah ada di tangan rakyat dan segala kehidupan bernegara telah di batasi oleh undang – undang 2.

iii.Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terjadi pada latar belakang di atas maka timbul berbagai masalah yaitu :
Apa yang melatarbelakangi terjadinya kudeta terhadap Pemerintahan Perdana Mentri terpilih Thaksin Shinawatra di Thailand ???
Bagaimanakah jalannya peristiwa kudeta tersebut ???
Bagaimanakah kondisi Pemerintahan di Thailand pasca kudeta ???
Bagaimanakah juga tanggapan atau pandangan Internasional terhada peristiwa kudeta tersebut ???

i.Tujuan Penulisan

Dalam penulisan makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan dalam pembahasan masalah antara lain :
1.Untuk memenuhi tugas Sejarah Asia Tenggara semester II ( genap ) tahun pelajaran 2008 / 2009.
2. Agar pembaca lebih mengenal negara Thailand pada umumnya dan peristiwa sejarah penting di negara Thailand pada khususnya.
3. Memberi sedikit pengetahuan dan referensi yang bermanfaat bagi pembaca tentang peristiwa – peristiwa sejarah penting di wilayah Asia Tenggara.

BAB II
KONDISI NEGARA THAILAND

II.1.Bentang Alam Negara Thailand

Nama lain dari Negara Thailand adalah “ Muangthai “ yang berarti Negara bebas atau Negara yang tidak pernah di jajah oleh bangsa lain. Negara Thailand sendiri merupakan suatu Negara dengan system pemerintahan yang berbentuk Kerajaan dan beribukota di Bangkok yang sebelumnya ber ibukota Ayut Thaya. Batas alam wilayah Thailand sendiri adalah :
Sebelah Utara : Negara Laos dan Negara Myanmar
Sebelah Selatan : Negara Malaysia dan Teluk Siam
Sebelah Timur : Negara Kamboja dan Negara Laos
Sebelah Barat : Negara Myanmar

Letak astronomis Negara Thailand yaitu 6o LU – 21o LU dan 97o BT – 106o BT 3 . Iklim di wilayah Thailand sendiri sangat beragam. Bagian selatan beriklim musim dengan curah hujan antara 2000 – 3000 mm / th. Musim kemarau yang benar – benar kering terjadi pada bulan Maret dan April sedangkan pada bulan Desember dan Januari hujan turun sangat lebat. Lembah Menam Chao Praya, Plato Korst, dan Pegunungan di utara di pengaruhi oleh iklim musim.
Iklim musim dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu :
Musim Penghujan : Terjadi pada akhir bulan April – akhir bulan Oktober, karena adanya pengaruh angina musim barat daya.
Musim Kemarau : Terjadi pada bulan November – bulan Februari di sebabkan oleh pengaryh angina musim timur laut.
Musim Panas : Terjadi pada bulan Maret – bulan April dengan curah hujan bervariasi antara 1000 – 2000 mm / th.

Suhu udara di wilayah Thailand berkisar antara 24oC – 31oC, Sedangkan khusus di pegunungan utara pada musim penghujan suhu dapat turun hingga 9oC. Bentang alam di wilayah Thailand dapat di bagi menjadi 4 wilayah yaitu :
Dataran sempit antara Laut Andaman dan Teluk Siam ( Semenanjung Thailand ). Di wilayah ini terdapat derah paling sempit di negara Thailand yaitu : Tanah Genting Kra.
Plato Korat berupa pegunungan kapur yang tandus dengan irigasi yang tidak baik. Di wilayah ini mengalir anak sungai Mekong.
Dataran Rendah bagian tengah ini mengalir sungai Chao Praya dan anak – anak sungainya seperti : Sungai Puig, Wang, Yom, dan Nan. Wilayah ini merupakan daerah paling subur di wilayah Thailand.
Daerah Pegunungan daerah Utara dan Barat secara geomrfologi merupakan kelanjutan Pegunungan di Myanmar yang tingginya rata – rata 1000 – 2000 meter di atas permukaan laut dengan puncaknya adalah Guinung Inthanon
( 2570 meter )

II.2.Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Thailand pada pertengahan tahun 1999 mencapai 61,8 juta jiwa dengan angka kelahiran 18 % dan angka kematian 7 %. Pertumbuhan penduduk alaminya mencapai 1,1 % / th. Dengan demikian di perkirakan pada tahun 2010 jumlah penduduk Thailand menjadi 67,3 juta jiwa. 75% penduduk Thailand adalah suku bangsa Thai, dan penduduk aslinya adalah suku Siam dan suku lainnya ialah suku Khmer, Annam yang kemudian berbaur dengan suku bangsa lainnya yaitu Cina, India dan Melayu, Mayoritas masyarakat Thailand adalak memeluk agama Budha kemudian di ikuti Islam dan Katholik. Jenis bahasa yang di gunakan adalah rumpun bahasa Austro – Asia. Bentuk Pemerintahannya adalah Monarki Konstitusional, dengan Kepala Negara di jabat oleh Raja dan Kepala Pemerintahan di jabat oleh Perdana Mentri 4 .

Kegiatan Ekonomi warga Thailand meliputi banyak hal yaitu :
Pertanian dan Perkebunan :Merupakan pemegang peranan utama di Thailand adalah dari hasil mpertanian padi, kopra, karet, kapas, kapuk, tembakau dan buah – buahan.
Perikanan dan Kehutanan :Hasil utamanya : perikanan darat : tambak dan perikanan laut : ikan pari, udang, makarel, dan kepiting. Dan hasi utama hutannya adalah kayu jati dan lainnya rotan, serta bamboo.
Perdagangan dan Pertambangan :ekspor : bers, kayu jati, timah putih, karet dan ikan asin. Impor : Mesin industri, kendaraan, semen, minyak bumi, pupuk dan alat elektronik. Serta hasil pertambangannya : utama timah putihdan lainnya timah hitam, emas dan wolfram.
Pariwisata : Pantai Pattaya, Phuket, Phi – Phi Island, Shangkala 5 .

BAB III
PERISTIWA KUDETA
PERDANA MENTRI THAKSIN

III.1.Hari Pertama Jalannya Kudeta

Seorang tentara Angkatan Darat Kerajaan Thailand bersenjata senapan M-16 berdiri di jalan kota Bangkok sesaat setelah kudeta terjadi. Tentara ini mengenakan pita kuning (sebagian tersembunyi oleh senapannya), sebagai tanda kesetiaannya kepada Raja Bhumibol.Pada malam hari 19 September 2006, militer dan polisi Thailand menggulingkan pemerintahan terpilih PM Thaksin Shinawatra. Pada saat itu, Thaksin sedang berada di New York City untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Pukul 18:30, Satuan-satuan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand bergerak dari provinsi Lopburi ke Bangkok. Pada saat yang sama, Prem Tinsulanonda, Presiden Dewan Penasihat Khusus, melakukan audiensi dengan Raja Bhumibol Adulyadej, mengenai sebuah upacara penghormatan untuk Bua Kitiyakara. Pukul 21.00, satuan-satuan Pasukan Khusus tiba di Bangkok. Pukul 21.30, televisi milik militer Saluran 5 berhenti menyiarkan acara yang sudah dijadwalkan dan mengudarakan lagu-lagu yang dikarang oleh Raja Bhumibol. Saat ini, menyebar desas-desus bahwa militer telah menangkap Wakil PM Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya, dan bahwa anak lelaki Thaksin telah meninggalkan negara. Pukul 21.40, pasukan khusus polisi tiba di tempat kediaman Thaksin. Tank-tank Angkatan Darat segera mengambil posisi di seluruh Bangkok6. Pukul 22.20, Thaksin mengumumkan keadaan darurat lewat telepon dari New York. Ia memindahkan Letjen Sonthi Boonyaratglin dari posnya sebagai Panglima AD ke posisi di kantor PM dan mengangkat Panglima Tertinggi Jenderal Ruangroj Mahasaranon untuk mengendalikan krisis. Tak lama kemudian pernyataannya ini, yang disiarkan lewat televisi, segera diputus7.
Pukul 23.00, sebuah junta militer yang menyebut dirinya Dewan Pembaruan Administrasi (ARC) mengumumkan lewat televisi bahwa satuan-satuan militer dan polisi telah mengepung Bangkok dan daerah-daerah sekitarnya. Mereka mencatat bahwa pernyataan pertama :
Panglima Angkatan Bersenjata dan Panglima Kepoilsian telah berhasil mengambil alih Bangkok dan daerah sekitarnya untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban.
Tidak ada pertempuran. Kami meminta kerja sama masyarakat dan meminta maaf kepada anda sekalian atas gangguan yang mungkin telah terjadi8.
Pada pukul 23.50, ARC mengeluarkan sebuah pernyataan kedua :
Yang menjelaskan alasan-alasan untuk kudeta tersebut, di situ dikatakan bahwa pimpinan junta "ingin menegaskan kembali bahwa mereka tidak berniat untuk menjadi penguasa negara ini." Dewan berjanji untuk mempertahankan raja sebagai kepala negara dan akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat Thai "sesegera mungkin9.
Pada pukul 00.39 sebuah pernyataan ketiga dikeluarkan :
Yang isinya membatalkan Konstitusi dan membubarkan Kabinet, kedua kamar dari Parlemen, dan the Pengadilan Konstitusional.Saluran-saluran berita asing, seperti misalnya BBC World, CNN, CNBC dan Bloomberg Television, dilaporkan dilarang mengadakan siaran10. meskipun siaran-siaran asing masih dapat dengan bebas melakukan siaran dari ibu kota Thailand. Jaringan-jaringan telekomunikasi juga dibiarkan tidak tersentuh, sehingga berita-berita dapat dengan bebas keluar masuk negara itu lewat telepon dan internet. Semua stasiun setempat kemudian menyiarkan sebuah pidato dari kalangan militer yang menyatakan bahwa segala-galanya akan segera berakhir11.

Beberapa anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand di jalan-jalan kota Bangkok pada hari setelah kudeta (dekat Stasiun Kereta Api Hualamphong)Angkatan Darat mengumumkan diberlakukannya undang-undang keadaan darurat di seluruh negeri. Mereka juga memerintahkan semua tentara melaporkan diri ke barak-barak mereka, dan melarang gerakan-gerakan pasukan tanpa izian dari para pemimpin kudeta12. Berita televisi memperlihatkan pasukan-pasukan yang bersenjata berat dalam kendaraan angkutan lapis baja M113 dan kendaraan-kendaraan M998 HMMWV di jalan-jalan ibu kota. Banyak tentara dan kendaraan militer mengenakan strip kain kuning sebagai tanda kesetiaan kepada Raja, yang warna lambang kerajaannya adalah kuning.Komandan junta Sonthi Boonyaratglin menegaskan bahwa Wakil PM Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya telah ditahan13. Para pegawai negeri berpangkat tinggi diperintahkan untuk melaporkan diri kepada Dewan sementara kantor-kantor pemerintah dan bank-bank akan tutup pada 20 September.[8]Beberapa jam kemudian setelah berita tentang kudeta ini menyebar, BBC News melaporkan bahwa pemimpin kudeta akan mengadakan pertemuan dengan Raja hari itu, meskpun tidak jelas pada saat itu apa posisi Raja Bhumibol tentang kudeta tersebut.Mantan perdana menteri Chuan Leekpai mengomentari kejadian itu, "Sebagai politikus, kami tidak mendukung kudeta apapun juga, tetapi selama lima tahun terakhir, pemerintahan Thaksin telah menciptakan sejumlah kondisi yang memaksa militer untuk melakukan kudeta. Thaksin telah menyebabkan krisis di negara ini14. Di samping itu tindakan kesewenangan dan KKN did ala tubuh Pemerintahan Thaksin Shinawatra yang menyebabkan krisis di Thailand tidak sesuai denganhakazazimanusia yaitu : Hak milik dan kebebasan sertamelencen dari dasar pembentukan Negara sebelumnya yaitu : Kesepakatan masyarakat

III.2.Hari Kedua Jalannya Kudeta

Pukul 20.30 UTC pada 19 September (pkl. 03.30 20 September di Bangkok) diumumkan bahwa Perdana Menteri telah membatalkan pidatonya di PBB 16. Perdana menteri mengamati kejatuhannya lewat televisi dari sebuah hotel di New York setelah pidatonya dibatalkan. Tom Kruesopon, penasihat Thaksin dan seorang anggota partainya yang berkuasa, mengatakan bahwa perdana menteri "belum menyerahkan kekuasaannya. Ia tidak mencari. Jend. Sonthi Boonyaratglin muncul di televisi pada pukul 09.20 hari Rabu pagi dan mengklaim bahwa militer terpaksa merebut kekuasaan untuk mempersatukan bangsa setelah berbulan-bulan dilanda gejolak politik: Kami telah merebut kekuasaan. Konstitusi, Senat, Dewan Perwakilan, Kabinet dan Pengadilan Konstitusional semuanya telah dibatalkan. Kami sepakat bahwa perdana menteri sementara telah menyebabkan perpecahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya di masyarakat, korupsi yang meluas, nepotisme, dan ikut campur dalam lembaga-lembaga independent, melumpuhkannya sehingga mereka tidak dapat berfungsi. Bila pemerintahan sementara dibiarkan memerintah, hal itu akan merugikan negara. Mereka juga telah berulang kali menghina Raja. Karena itu dewan perlu merebut kekuasaan untuk mengendalikan situasi, memulihkan keadaan yang normal dan menciptakan kesatuan sesegera mungkinTak lama setelah ia dikudeta, televisi Thailand melanjutkan program-programnya, sementara tv kabel hanya melanjutkan sebagian saja. Namun demikian, saluran-saluran berita asing yang utama (CNN, BBC, CNBC, NHK dan Bloomberg) tetap dilarang melakukan siaran.Pukul 12.14, para pemimpin kudeta menuntut "kerja sama" media massa – Departemen Teknologi Informasi diberikan wewenang untuk memeriksa, menyensor informasi yang mempengaruhi pekerjaan Dewan. (Sumber: Bangkok Post).Seorang perwira tentara senior mengatakan, pada 20 September, bahwa para pemimpin di Thailand telah menutup perbatasan utara negara itu dengan Laos dan Myanmar, setelah perebutan kekuasaan oleh militer di Bangkok semalam sebelumnya.
Thaksin Shinawatra meninggalkan New York dengan sebuah pesawat carter Rusia bersama Wakil PM Surakiart Sathirathai, juru bicara Surapong Suebwonglee, dan asisten pribadinya Padung Limcharoenrat. Dalam sebuah wawancara sebelum meninggalkan New York, ia berkata, Saya tidak menduga bahwa hal ini akan terjadi. Saya datang ke sini sebagai Perdana Menteri tetapi berangkat sebagai seorang pengangguran. Tidak apa-apa bila saya tidak diberikan pekerjaan. Saya menyediakan diri untuk bekerja tetapi mereka tidak ingin memberikan saya pekerjaan, jadi tidak apa-apa17. Ia berangkat ke London karena di sana ia mempunyai rumah dan diharapkan akan bersatu kembali dengan keluarganya yang telah meninggalkan Thailand ke Britania Raya18. Pukul 15.35, pemimpin junta Sonthi Boonyaratglin mengumumkan bahwa militer tidak mempunyai rencana untuk menyewa aset pribadi PM Thaksin Shinawatra dan ataupun rencana untuk menyita saham-saham Shin Corporation kembali dari Temasek Holdings. Sebelumnya pada 2006, Thaksin menjual saham keluarganya di Shin Corporation kepada Temasek. Jend. Sonthi berkata dalam sebuah pernyataan televisi bahwa pada pukul 20.17, Raja Bhumibol Adulyadej telah memberikan dukungannya kepadanya sebagai pemimpin Dewan Pemerintahan sementara. Ia juga mengklaim akan memulihkan demokrasi dalam tempo setahun. Belakangan pada hari Rabu malam, seorang jurubicara Dewan Pembaruan Administrasi mengumumkan bahwa Yang Mulia Raja telah mengeluarkan sebuah perintah kerajaan untuk menunjuk Jen. Sonthi Boonyaratglin sebagai presiden ARC[17].Bertentangan dengan pengumuman sebelumnya, ARC mengeluarkan pernyataan yang ke-13 yang menegaskan status Komisi Pemilihan yang baru dipilih dan menambahkan bahwa komisi Komisi Pemilihan ACT akan melakukan pemilihan pemerintah-pemerintah dan dewan-dewan lokal19.Dewan Pembaruan Administrasi kemudian mengeluarkan perintah yang ke-7 membagi tanggung jawab ke dalam empat bagian sebagai suatu pembagian tanggung jawab. Keempat bagian itu adalah ARC, sekretariat, bagian penasihat dan bagian urusan khusus 20.

III.3.Situasi Politik di Thailand

Thaksin Shinawatra saat itu sedang menghadiri Sidang Umum PBB. Ia terbang dari New York City ke London dalam apa yang disebut suatu kunjungan pribadi. Keluarga dekatnya juga ada di London.Menteri Keuangan Thanong Bidaya tetap tinggal di Singapura karena saat itu ia sedang menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia/IMF. Menteri Perdagangan Somkid Jatusripitak tetap di Paris21. Menteri Luar Negeri Kantathi Supamongkhon terbang dari Paris; di sana ia sedang menghadiri Pameran Kebudayaan Thai-Perancis yang dikepalai oleh Yang Mulia Putri Sirindhorn, ke London. Kol. Pol. Priewphan Damapong, Wakil Komisaris Jendersl Polisi dan ipar dari Thaksin Shinawatra, melaporkan diri kepada Kepala Kepolisian Nasional sesuai dengan perintah junta. Wakil Perdana Menteri Chitchai Wannasathit dan Menteri Pertahanan Thammarak Isaragura na Ayuthaya, yang sedang berada di Thailand ketika kudeta berlangsung, ditahan oleh junta.Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yongyuth Tiyapairat dan Wakil Menteri Pertanian Newin Chidchop diperintahkan untuk melapor kepada junta paling lambat hari Kamis tengah hari. Junta tidak menyebutkan secara spesifik hukuman apa yang akan mereka terima bila mereka tidak melapor. Ada spekulasi bahwa Yongyuth dan Newin berada di London. Junta militer menegaskan hari Rabu bahwa sejalan dengan penghapusan Konsitusi, the Pengadilan Konstitusi dan organisasi-organisasi independent lainnya yang dibentuk di bawahnya otomatis juga dihapuskan. Namun demikian,, status Oditur Jeneral Jaruvan Maintaka dipertahankan atas perintah junta. Perintah yang sama membubarkan Komisi Audit Negara. Ia muncul ketika dipanggil menghadap bersama-sama dengan pejabat-pejabat senior pemerintahan oleh junta. Jend. Sonthi Boonyaratglin berkata hari Rabu bahwa Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan dapat kembali ke negaranya, tetapi ia juga memperingatkan bahwa ia dapat menghadapi tuduhan-tuduhan kriminal. "Tuntutan apapun akan dilakukan di bawah hukum, dan akan tergantung pada bukti-buktinya," Sonthi berkata.

III.4.Komposisi Rezim Militer

Pengumuman resmi ke-11 dari rezim militer menguraikan kepemimpinannya. Junta ini secara resmi meneybut dirinya Dewan Pembaruan Administrasi dan terdiri atas :
Para pemimpin angkatan bersenjata dan polisi Thailand.
Panglima Angkatan Darat Jend. Sonthi Boonyaratglin, diangkat sebagai Ketua Dewan Pembaruan.
Administrasi Panglima Angkatan Laut Admiral Sathiraphan Keyanon, diangkat sebagai Wakil Ketua I ARCP.
Panglima Angkatan Udara ACM Chalit Pookpasuk, diangkat sebagai Wakil Ketua II ARC.
Komisaris Jenderal Polisi Letjen Pol. Kowit Wattana, diangkat sebagai Wakil Ketua III ARC.
Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Jend. Winai Phatthiyakul, diangkat sebagai Sekjen ARC.
Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Jend. Ruangroj Mahasaranon, diangkat sebagai Penasihat Utama ARC22.

Pukul 15:35 pada 20 September 2006 (waktu Bangkok), junta menyangkal bahwa ia telah mengangkat Perdana Menteri, dan mencatat bahwa Jend. Sonthi Boonyaratglin mempunyai kekuasaan seorang perdana menteri23.

III.5.Pemerintahan Masa Depan Thailand

Jend. Sonthi Boonyaratglin, pemimpin Dewan Pembaruan Administrasi berkata kepada para diplomat asing bahwa suatu pemerintahan sipil dan Perdana Menteri akan ditunjuk dalam waktu dua minggu untuk menjalankan pemerintahan.
Konstitusi akan diamandemen untuk segera memulihkan demokrasi melalui suatu pemilu nasional dalam waktu setahun24. Ini berarti bahwa pemilu Oktober 2006 tidak akan dilangsungkan seperti yang telah direncanakan.Sonthi menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Thaksin dan anggota-anggota kabinetnya tidak melakukan kesalahan apapun dan dapat kembali ke Thailand. Sonthi berkata Thailand masih tetap merupakan sebuah negara demokrasi dan bahwa wisatawan dapat tetap datang ke negara itu secara normal.

III.6.Pembatasan Pada Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi

Pagi hari Rabu, 20 September, situs koran-koran terkemuka Bangkok Bangkok Post, The Nation dan Thai Rath berfungsi secara normal dan melaporkan kudeta tersebut. (Baik Bangkok Post maupun The Nation merupakan kritik keras terhadap pemerintahan Thaksin.) Situs Daily News memuat laporan foto yang luas tentang operasi militer ini.Para pemimpin kudeta menuntut kerja sama media massa Thailand dan memberlakukan sensor terhadap berita-berita media yang mungkin bernada negatif tentang militer. Militer juga melarang pertemuan apapun yang dihadiri oleh lima orang atau lebih untuk tujuan politik, dan mengancam pelanggarnya dengan enam bulan penjara. Belakangan hari itu, militer membubarkan para pengunjuk rasa dan menangkap seorang aktivis Chalard Worachat bersama-sama dengan pelaku mogok makan dan bekas anggota parlemen Thawee Kraikup di Monumen Demokrasi sementara mereka melakukan protes terhadap kudeta tersebut. Kedua orang ini dan lain-lainnya memasang spanduk yang berbunyi "Mogok Makan sebagai Protes Terhadap Para Penghancur Demokrasi". Aliansi Rakyat untuk Demokrasi yang anti Thaksin secara resmi membatalkan rencana demonstrasinya pada 20 September 2006. Pada pukul 15:35, saluran-saluran berita asing CNN, BBC, CNBC, NHK dan Bloomberg tetap dibungkam oleh operator kabel satu-satunya, UBC. Semua program berita Thai juga dibatalkan. Pukul 14.50 tanggal 20 September, Konstitusi 1997 Kerajaan Thailand dihapuskan dari situs Dewan Nasional Thailand.

Penguasa militer Thailand semakin memperkuat genggaman mereka dengan membatasi kegiatan-kegiatan politik, mengambil alih kekuasaan legislatif dan menahan sejumlah orang yang dekat dengan Thaksin.Militer mengumumkan lewat semua saluran televisi nasional bahwa segala bentuk pertemuan oleh partai politik dilarang; demikian pula pembentukan partai politik baru juga tidak diiziinkan. Anggota-anggota militer ditempatkan di stasiun-stasiun televisi dan radio, sementara Kementerian Penerangan diperintahan untuk menghentikan penyebaran informasi yang "dianggap berbahaya" bagi agendanya.Tindakan-tindakan ini diduga akan semakin meningkatkan kecaman dari negara-negara barat serta kelompok-kelompok pengamat hak-hak asasi manusia, yang menganggap kudeta ini sebagai kemunduran dalam proses demokrasi Thailand25. Serta dengan adanya kudeta ini nantinya bisa saja menyebabkan hancurnya suatu negara ( Thailand )26. Selain itu Pemerintahan Thaksin juga sanat bertentangan azaz demokrasi yaitu : Kedaulatan ada di tangan rakyat27.

III.8.Reaksi Nasional

III.8.1Media
Dalam sebuah editorial, koran berbahasa Inggris terbesar Bangkok, The Nation, memberikan dukungan bersyarat kepada kudeta ini. Koran ini melukiskan Thaksin sebagai "seorang politikus yang serakah yang mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan kemaslahatan umum." Idealnya, kata koran ini, "orang-orang seperti Thaksin harus ditolak dari kotak suara atau melalui tekanan publik dalam bentuk protes-protes damai.

Namun, dalam keadaan-keadaan tertentu, kata koran ini, kudeta "mungkin sesuatu yang buruk tetapi perlu." Namun demikian,editorial juga mengatakan bahwa "perebutan kekuasaan, meskipun dilakukan tanpa ada yang meninggal, tetap merupakan suatu bentuk kekerasan politik yang tidak cocok dengan aspirasi-aspirasi rakyat Thailand." Demokrasi harus segera dipulihkan, katanya28.
Thanaphol Eiwsakul, editor majalah Fah Diew Kan (yang disensor oleh pemerintahan Thaksin), menganjurkan publik untuk mengutuk dan melawan pengambilan kekuasaan oleh militer dengan mewujudkan hak mereka untuk memprotes kudeta itu sebagaimana dijamin oleh Pasal 67 Konstitusi 1997. Ia bersumpah untuk melakukan protes pada Kamis, 21 September 2006.

III.8.1.Protes Masyarakat Terhadap Kudeta

Perlawanan setempat yang terorganisir terhadap kudeta ini dibungkamkan, karena militer memberlakukan larangan terhadap protes. Protes-protes internasional terhadap kudeta ini terjadi di beberapa tempat, dengan sebuah kelompok pengunjuk rasa memprotes di depan Konsulat Thailand di New York City. Sebuah kelompok mahasiswa, "Pusat Berita untuk Aktivitas Mahasiswa" juga menerbitkan sebuah pernyataan yang mengutuk kudeta ini, dan mengatakan bahwa hal ini "anti demokrasi dan benar-benar diktatorial". Kelompok ini menyerukan rakyat Thailand agar mengenakan pakaian hitam untuk meratapi kematian demokrasi Thailand dan menolak bekerja sama dengan "junta militer". Wakil Presiden Perhimpunan Mahasiswa Universitas Thammasat menyatakan pada 20 September bahwa ia mengadakan pertemuan dengan wakil-wakil perhimpunan mahasiswa dari universitas-universitas lainnya untuk mempersiapkan sebuah tanggapan. Kelompok Satire Politik Universitas Thammasat memasang sebuah tulisan besar di Pusat Rangsit yang memprotes kudeta.

III.8.3Kelompok Hak Asasi Manusia

Komisi Hak-hak asasi Manusia Asia yang berbasis di Bangkok bersikap kritis terhadap kudeta ini. "Komisi hak-hak asasi manusia Asia merasa sangat terganggu oleh perebutan kekuasaan ini. Praktik ini tidak mempunyai tempat di Thailand pada masa ketika demokrasi parlementer, meskipun dengan berbagai kesulitan, sedang menjadi dewasa dan mulai berakar." Komisi menyerukan kepada militer agar dengan segera menunjuk seorang penjabat pemerintahan sipil dan meminta kepada Sidang Umum PBB agar mengutuk kudeta ini. Human Rights Watch (Pengamat Hak-hak asasi Manusia Asia) yang berbasis di New York juga mengeluarkan pernyataan kritis terhadap kudeta ini. "Pemerintahan Thaksin telah mengikis penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di Thailand, tetapi membatalkan hak-hak asasi di bawah Konstitusi bukanlah jawabannya," kata Brad Adams, direktur Asia dari Human Rights Watch. "Thailand perlu memecahkan masalah-masalahnya melalui penegakan hukum dan rakyat yang melaksanakan hak-haknya untuk memilih para pemimpin mereka sendiri29.Asosiasi untuk Hak-hak Rakyat juga kritis terhadap kudeta ini. Dalam sebuah pernyataan resminya, Asosiasi ini mencatat bahwa kudeta bersifat merusak terhadap sistem demokrasi dan akan menghasilkan pelanggaran yang serius terhadap hak-hak asasi manusia. Perhimpunan ini juga menuntut agar junta menghormati hak-hak asasi manusia, melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia serta Konstitusi 1997 yang dibatalkan, dan segera menyelenggarakan pemilu30.

III.9.Reaksi Dunia Internasional

III.9.1.Benua Amerika
Dalam sebuah siaran pers, Menteri Luar Negeri Peter MacKay berkata, "Kanada sangat prihatin dengan perkembangan-perkembangan ini. Kami mendesak agar krisis ini dipecahkan secara damai, sesuai dengan Konstitusi negara. Thailand telah menghasilkan kemajuan-kemajuan besar dalam segi hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum, dan Kanada mendesak semua pihak agar terus menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa AS "memantau situasinya dengan rasa prihatin. Seorang jurubicara berkata, "Kami mengharapkan rakyat Thailand memecahkan perbedaan-perbedaan politik mereka secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum31.
Dubes AS untuk PBB John R. Bolton mencatat bahwa "Kami mendapatkan laporan-laporan pers dan saya piker untuk saat ini yang penting ialah bagaimana berusaha mempertahankan proses konstitusional di Thailand32.
Guillermo Zuniga Chaves, Menteri Keuangan Kosta Rika, menyesali bahwa rakyat menganggap bahwa "cara-cara seperti ini [kudeta] dapat memecahkan masalah33.

III.9.2.Benua Asia

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dari Malaysia mengungkapkan rasa terkejutnya atas kudeta itu. Ia berkata bahwa ia mengharapkan Thailand akan segera dipimpin oleh pemerintahan yang dipilih secara demokratis

Sejumlah anggota parlemen dan Presiden Gloria Macapagal Arroyo mengatakan bahwa mereka prihatin tentang kudeta di Thailand. Selain itu, mereka juga percaya bahwa anggota-anggota Angkatan Bersenjata Filipina tidak akan meniru rekan-rekan mereka di Thailand, karena mereka percaya bahwa tentara yang memberontak tidak akan terlibat dalam tembak-menembak dengan pasukan-pasukan yang setia. Presiden Arroyo terus memantau situasinya dari markas besar PBB di New York34.
Departemen Luar Negeri, "Singapura berharap bahwa semua pihak akan berusaha untuk memperoleh hasil yang positif." Departemen juga "berharap bahwa situasi di sana akan kembali normal sesegera mungkin35.
Menteri Keamanan Ambrose Lee berkata pada 20 September bahwa para penduduk Hong Kong di Thailand harus menjaga diri mereka masing-masing, harta benda mereka serta keamanan mereka sendiri. Biro Keamanan mengingatkan warga Hong Kong yang pergi ke Thailand agar mereka terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang terakhir di sana dan terus memperhatikan keamanan pribadi mereka dan bahwa pemerintah akan terus memantau situasinya36.
Pemerintah Indonesia mengharapkan agar "prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan elemen penting dari Komunitas ASEAN yang telah disepakati bersama, dapat tetap ditegakkan" serta menggunakan langkah demokratis untuk mengatasi kris tersebut.
New Delhi mengeluarkan pernyataan mendesak agar semua warga India di Thailand menghubungi kedutaan besar mereka di Bangkok. Departemen Luar Negeri mengutuk tindakan yang menghalangi demokrasi juga berharap agar terjadi peralihan kekuasaan yang lancar dari militer kepada wakil-wakil dari pemilu.

Menteri Luar Negeri Jepang berkata bahwa kudeta militer di Thailand patut disesali dan mendesak agar dilakukan usaha-usaha untuk dengan segera memulihkan demokrasi.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri berkata, "Kami berharap Thailand akan memulihkan perdamaian sesuai dengan prosedur-prosedur hukum.

III.9.3.Benua Eropa

Seorang juru bicara untuk Presiden Dewan Eropa dan Perdana Menteri Finlandia, Matti Vanhanen, mencatat "keprihatinannya yang sangat mendalam" dan menambahkan, "Sungguh sangat disesali bahwa lembaga-lembaga demokratis tampaknya telah diambil alih oleh kekuatan militer. Perdana Menteri Vanhanen menekankan perlunya tatanan demokrasi dikembalikan dengan tidak menunda-nunda.
Herman van Gelderen, juru bicara untuk Menteri Luar Negeri Belanda, mengatakan bahwa menteri "sangat khawatir" namun tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut karena kurangnya informasi.

III.10.Samak Sundaravej, Perdana Mentri Thailand Terpilih Melalui Pemilu Pasca Kudeta

SETELAH Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) menang dalam pemilihan umum pertama sejak kudeta militer yang menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada September 2006 lalu, partai tersebut mulai unjuk gigi. Apalagi pascakoalisi enam partai dalam pemerintahan baru Thailand, partai pimpinan Samak Sundaravej itu kini mengontrol dua pertiga kursi parlemen atau 320 kursi dari 480 kursi yang ada di parlemen.Seiring dengan semakin kuatnya partai pimpinan Samak itu, tentu saja tak heran karier politik sang ketua pun ikut menanjak. Melalui pemilihan di parlemen pada 28 Januari lalu, ia mendapat suara mayoritas dan terpilih sebagai perdana menteri baru Thailand mengalahkan pemimpin oposisi, Abhisit Vejjajiva, dari Partai Demokrasi. Samak yang merupakan tokoh sayap kanan yang setia pada kerajaan, menang dalam pemilihan perdana menteri di parlemen dengan perolehan suara lebih dari 241 suara.Samak adalah tokoh kharismatik yang merupakan pendukung kuat mantan perdana menteri yang terguling, Thaksin. Meski dikenal sebagai tokoh karismatik, namun ia dianggap sebagian besar pengamat sebagai tokoh pemecah belah. Namun walau demikian pria kelahiran 1936 itu kini sudah resmi menjadi Perdana Menteri Thailand ke-25. Tentu saja kemenangan Samak ini menandai tajamnya beda pendapat di kalangan militer yang tidak berupaya untuk ikut ambil bagian sebagai mesin politik Thaksin. Pasalnya pemerintah yang didukung yunta tersebut melarang Thaksin berpolitik, juga membubarkan partai politiknya dan membekukan aset-aset kekayaannya yang diperkirakan bernilai sekitar dua miliar dolar. Namun, ternyata Thaksin memberi kesempatan Samak menghimpun para pendukungnya di bawah PPP, dan meraih kemenangan besar dalam pemilihan presiden pascakudeta itu. Yunta pun mengumumkan bahwa pihaknya akan membubarkan diri untuk memberi kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan sipil yang baru.Meski kemenangan PPP sempat diragukan dan bahkan mengalami gugatan hukum di pengadilan, tetapi Mahkamah Agung Thailand menolak gugatan hukum tersebut dan membuka jalan bagi PPP untuk membentuk pemerintah baru. Mahkamah itu mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki yurisdiksi untuk membuat keputusan atas klaim bahwa PPP harus didiskualifikasi dari pemilihan parlemen tanggal 23 Desember lalu, yang dimenangkannya dengan dukungan suara dari berbagai latar belakang golongan.Dengan kemenangan gemilang PPP, akhirnya Samak yang mengaku mewakili Thaksin mampu merebut kembali pemerintahan. Dengan jabatan barunya itu, bukan hal yang sulit bagi Samak untuk mengembalikan Thaksin ke Thailand pascapengasingannya di Inggris. Alhasil istri Thaksin pun kembali ke Thailand pada awal Januari ini dan Thaksin diyakini akan kembali ke Thailand dalam beberapa bulan ke depan. Samak merupakan tokoh Thailand yang terkenal "berlidah tajam" dan gampang marah. Dalam kampanyenya di parlemen, dia menyatakan dirinya adalah wakil mantan perdana menteri yang terguling, Thaksin Shinawatra. Platform politiknya meniru habis agenda populis Thaksin, yakni memberikan layanan kesehatan gratis dan pinjaman berbunga rendah bagi kaum miskin."Samak adalah tokoh yang senang berkonfrontasi, agresif, dan tidak mudah kompromi," ungkap ahli politik Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thitinan Pongsidhirak. Namun diakui Thitinan tak sedikit orang yang menganggap ia ramah. Samak adalah tokoh politik yang tak pernah segan untuk berterus terang bahkan dengan kata-kata yang sangat tajam. Namun, tentu saja ia menjadi perdana menteri bukan hanya karena kharisma yang dimilikinya. Pascakudeta, Samak memenangkan dukungan rakyat dengan mendompleng popularitas Thaksin.
Popularitas Samak di kancah perpolitikan Thailand mengalami pasang surut. Ia adalah putra asli Bangkok yang menyandang gelar sarjana hukum dan memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Samak pernah terpilih sebagai wali kota Ibu Kota Thailand pada tahun 2000. Namun, empat tahun kemudian popularitasnya menurun dan akhirnya dia meninggalkan jabatan itu. Kehidupan terus berlanjut dan akhirnya popularitas Samak muncul kembali, namun kali ini dalam acara memasak di televisi yang populer, "Tasting and Complaining", gabungan antara masakan Thailand dan komentar kasar Samak atas "icipan" pilihannya.. Sejumlah pertanyaan konyol dari media pascaterpilihnya dia dalammenjabat sebagai perdana menteri, yang merupakan klimaks dalam perjalanan politiknya, telah membuat jiwa "pejuang jalanan" Samak muncul. Konfontasi dengan wartawan sudah menjadi bagian dari kisahnya. Bahkan, ia tak jarang menyebut istilah "bodoh" atas pertanyaan-pertanyaan konyol yang dilontarkan wartawan.Perjalanan politik Samak juga mengalami massa yang cukup melelahkan. Pada tahun 1976 berbagai kalangan menuduhnya menggerakkan sentimen antikomunis. Gerakan antikomunis tersebut memicu penyerangan massa ke salah satu universitas di Bangkok. Puluhan aktivis mahasiswa kiri tewas. Pembantaian tersebut terjadi setelah Indocina jatuh ke pemerintahan Komunis dan Thailand sangat terpolarisasi antara kelompok kiri dan kanan. Samak, yang kala itu menjabat sebagai wakil menteri dalam negeri, menyumbang motto bagi kelompok ekstrem sayap kiri. "Tidak Dosa Membunuh Komunis". Dia juga dikaitkan dengan banjir darah lain tahun 1992, yang kini dikenal dengan "Mei Hitam37.

BAB IV
PENUTUP

IV.1.Kesimpulan

Setiap bangsa pasti memiliki sejarah yang panjang tentang perjalanan kehidupan bangsanya. Perjalanan kehidupan ini baik baik berupa perjalanan dalam menghadapi intervensi dari bangsa asing, pergolakan dalam negeri, maupun perjalanan dalam hal menata sendi – sendi kehidupan bangsanya. Kearah yang lebih baik. Tidak terkecuali dengan Negara Thailand, meskipun tidak pernah di jajah atau di intervensi oleh bangsa asingbukan berarti kehidupan Negara Thailand tidak bergejolak. Intervensi ini justru datang dari bangsanya yang sedang bergejolak. Peristiwa ini sendiri di sebut sebagai Kudeta yang pertama setelah 15 tahun terakhir terjadi krisis politik di Negara Thailand yang bertujuan untuk menggulingkan atau menakhiri rezim Thaksin Shinawatra yang telah menyalah gunakan kepercayaan rakyat karena telah terbukti melakukan tindakan korupsi denan menjual aset bangsa. Adanya kudeta ini banyak menimbulkan pandangan sebelah mata bagi negara – negara ASEAN maupun negara – negara lainnya. Akibat dari kudeta ini pun sanat terasa bagi berbagai sendi kehidupan negara Thailand, misalnya : Adanya Travel Warning oleh MEE dan USA yang membuat kondisi perekonomian semakin menurun. Namun setelah 2 tahun pasca kudeta kehidupan negara Thailand malah semakin mantap dan ternyata kudeta tak berdarah ini di rasa sukses membawa Negara Thailand ke arah kehidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya.

IV.2.Saran

Semoga makalah ini menjadi pembuka mata masyarakat untuk mau mempelajari peristiwa – peristiwa sejarah di wilayah Asia Tenggara.
Demikian penjabaran materi tentang Sejarah Eropa Peradaban Yunani Kuno khususnya Polis Athena. Dan saran penulis manfaatkanlah makalah ini dengan sebaik – baiknya, sebab meskipun banyak kekurangan disana – sini dalam makalah ini tetapi pada intinya tetaplah mengandung sedikit ilmu yang bermanfaat, bagi semua pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Jika ada kesalahan dalam pengetikan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya harap maklum.

IV.3.Tinjauan

Meskipun berhasil menumbangkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dari tampuk kekuasaan dan junta militer juga sudah berhasil memilih seorang perdana menteri interim pengganti Thaksin, krisis politik di Thailand tampaknya belum akan berakhir. Indikasi keengganan militer menyerahkan kekuasaan dan semakin dalamnya militer menancapkan cengkeraman dalam politik kekuasaan, membuat Thailand berpeluang terseret kembali dalam pusaran kemelut politik yang berbahaya dan tak berkesudahan seperti terjadi pada pascakudeta militer sebelum kudeta terakhir kemarin, yakni oleh Jenderal Shucinda Kraprayoon tahun 1991. Tidak seperti yang dijanjikan oleh Jenderal Sonthi Bonyaratkalin sebagai pemimpin kudeta militer pada 19 September 2006 bahwa kudeta untuk menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil dalam dua pekan, sosok perdana menteri interim yang ditunjuk ternyata bukan dari kalangan sipil. Surayud Chulanot (62), yang namanya diumumkan Auditor Umum Jaruvan Maintaka, Kamis (28/9) malam, adalah mantan komandan militer yang juga salah satu penasihat dekat keluarga kerajaan. Bukan itu saja. Melalui konstitusi sementara yang rencananya diumumkan hari ini, militer juga menebar jebakan konstitusi yang menjamin pihaknya bisa terus bercokol dalam kekuasaan. Militer yang seakan mendapatkan "dukungan moral" masyarakat perkotaan dan restu Raja Bhumibol Adulyadej dalam aksi kudeta pekan lalu, mulai memperlihatkan wajah aslinya. Kekhawatiran dunia internasional dan kelompok masyarakat dalam negeri yang prodemokrasi terhadap kemungkinan militer ingkar janji—seperti juga terjadi pada beberapa kudeta-kudeta militer sebelumnya—mulai terbukti. Kudeta militer terakhir membawa Thailand memasuki babak baru krisis politik. Perkembangan terakhir situasi di negara itu pantas membuat kita cemas. Penunjukan seorang purnawirawan militer sebagai PM interim dan konstitusi baru yang memberikan wewenang militer memecat dan mengangkat perdana menteri dan anggota kabinet, menegaskan militer belum rela menyerahkan kekuasaan ke sipil.Jika sudah begini, mahasiswa dan kelompok oposisi yang didukung masyarakat kelas menengah perkotaan pasti tidak akan tinggal diam. Dan sudah bisa ditebak, kerusuhan berdarah seperti terjadi pada tahun 1992 untuk menggulingkan PM Suchinda Kraprayoon kemungkinan akan sulit dihindari.
Melihat perkembangan situasi politik terakhir di Thailand yang terus bergulir cepat dalam beberapa hari terakhir, segala kemungkinan tampaknya bisa terjadi. Tak peduli siapa akhirnya yang akan diuntungkan dari kudeta terakhir dan terlepas dari kebrengsekan Thaksin selama ini, banyak kalangan melihat kudeta militer adalah suatu kemunduran besar, bahkan lonceng kematian bagi perkembangan demokrasi di Thailand yang masih rapuh. Apalagi jika kemudian transisi kekuasaan ke sipil dan dipulihkannya demokrasi yang diinginkan rakyat Thailand dan diserukan dunia internasional tidak terjadi. Thailand sendiri bukan satu-satunya negara di ASEAN dengan pemimpin yang terpilih secara demokratis bisa terguling melalui kudeta militer atau revolusi jalanan yang didukung militer.
Kalangan pengamat juga mencemaskan kemungkinan efek bola salju demokrasi ala Thailand ini pada negara-negara tetangga terdekatnya yang pemerintahannya juga bermasalah. Kudeta Thailand dan sepak terjang militer setelahnya menjadi contoh buruk bagi negara-negara yang militernya terlalu berkuasa, seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam, yang baru merintis sistem demokrasi dalam politik dalam negerinya. Oleh karena itu, bagi sementara kalangan, dinilai aneh jika kemudian reaksi ASEAN (termasuk Indonesia) sendiri justru tak sekeras negara-negara lain. Padahal, kalau alasan seperti korupsi, salah urus negara, atau alasan lain untuk melancarkan kudeta atau mengerahkan kekuatan senjata bisa dibenarkan, mungkin semua pemerintahan sah di ASEAN ini sudah tumbang, kecuali mungkin Singapura. Apalagi, militer tergoda berpolitik tidak hanya ada di Thailand, tetapi juga di sebagian besar dari 10 negara anggota ASEAN sekarang ini. Kudeta militer Thailand bisa menjadi preseden dan inspirasi bagi junta militer di negara-negara tetangga terdekatnya untuk melancarkan tindakan serupa, tinggal menunggu kesalahan pemerintah saja. Jika ini terjadi, ini bukan hanya kemunduran besar bagi demokrasi di ASEAN, tetapi kiamat untuk demokrasi. Kudeta di Thailand terjadi pada saat ASEAN justru sedang gencar-gencarnya mengampanyekan proses demokratisasi di dalam negeri negara-negara anggotanya. Seperti di Myanmar, Thailand sendiri adalah salah satu negara yang memiliki pengaruh nyata pada junta militer yang represif di negeri Aung San Suu Kyi itu. Beberapa kali sejumlah pejabat Thailand menunjukkan ketidaksabarannya menyaksikan proses demokratisasi yang seakan jalan di tempat di Myanmar. Sekarang, bagaimana bisa menjadi contoh yang baik atau menekan Myanmar dan yang lain jika Thailand sendiri gagal dengan demokrasi di dalam negerinya. Direktur Institute of Security and International Studies Chulalongkorn University, Thitinan Pongsudhirak, dikutip Iinternational Herald Tribun (IHT)38 mengatakan, kudeta membuat Thailand kembali ke titik nol (square one). "Kita kembali ke titik awal. Kita harus bisa keluar dari lingkaran setan konstitusi, pemilu, korupsi, dan kudeta ini," ujarnya. Thailand kini terseret kembali dalam pusaran politik lama yang sama. Dengan semakin kuatnya cengkeraman junta militer dengan segala kewenangan yang dipercayakan kepada Sonthi oleh Raja Bhumibol, praktis kini hanya ada satu orang yang lebih kuat dari Sonthi di Thailand, yakni Raja Bhumibol sendiri. Demokrasi Thailand kembali diuji, Apakah sekali lagi ia akan mampu menjadi faktor stabilitas dan mengambil keputusan penting untuk menjinakkan ambisi militer dan mendamaikan faksi-faksi yang ada? Ketidakpastian masih akan menghadang Thailand hari-hari ini.

BAB V
DAFTAR KEPUSTAKAAN

WWW.Google.co.id // http // Kudeta Thailand.
Direktur Institute of Security and International Studies Chulalongkorn University, Thitinan Pongsudhirak, dikutip Iinternational Herald Tribun (IHT)
Ari Nursanti/"PR", berbagai sumber)***© 2007 - Pikiran Rakyat Bandung
Pernyataan Arroyo Tentang Kudeta di Thailand
KOMPAS, "Militer Bentuk Pemerintah Baru", 21 September 2006
Bagkok Post.Com Kritikan Terhadap Kudeta
Marina Wijaya, Kompas.Com
Editorial The National Post.Com
Statement Formal Dari Asosiasi Hak Azazi Manusia
Henry Praseetyo, Kompas.Com,Militer Bentuk Pemerintahan Baru
Teori Sebab Faktor Sosial Hancurnya Suatu Negara
Solon,John Locke,Montesquie,J.J.Rousseau,abad XVII – IX,Teori Kedaulatan Rakyat
Edu Prasetyo.G. Kompas.Com
Bangkok Post.Com, Perkembangan militer di Thailand
BBC News.Com, Pernyataan Pemimpin Thailand 19 Sept. 2006, 21:38 GMT
The Nation, 20 September 2006
The Nation.com , Status darurat di Thailand
The Nation.com, Pemerintahan darurat junta militer
The Nation.com, Kudeta Thailand
One night in Bangkok, 19 September 2006 ( Google.Com )
Thai Military Launches Coup, Takes Power From Prime Minister Thaksin, Fox News.com, 19 Sept. 2006
WWW.Google.Com // Wikipedia Thailand
Noorwijanto Suraji, SE. 1989, Pengantar Sejarah Asia Tenggara, Unipress IKIP

kumpulan artikel sejarah andra

Jumat, 12 Juni 2009

Kudeta Thaksin Shinawatra ( Thailand )

Kamis, 11 Juni 2009

Pengikut

Arsip Blog

Mengenai Saya